#nasib_buruh Perjuangan tiada akhir


Copast dari Forum Diskusi UT oleh Pak  ALI HASAN HARAHAP , cuma share diskusi, bukan provokasi :

__________________________________________________

Kondisi Kini Hukum Perburuhan Indonesia

Sejak tahun 1997, Negara selalu berusaha untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem hukum perburuhan nasional. Tahun 1997, Negara mensahkan keberlakuan UU Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997. UU ini ditentang oleh mayoritas serikat buruh dan kaum buruh, akibatnya UU tidak pernah dilaksanakan. Namun usaha Negara tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1998 kemudian muncul 3 rancangan UU yang sesungguhnya merupakan pecahan dari UU No. 25 tahun 1997. Paket 3 UU Perburuhan itu adalah: UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) No. 4 tahun 2004. Paket 3 UU Perburuhan ini mencabut sekitar 20-an UU perburuhan beserta puluhan peraturan pelaksana (PP, Keppres, Kepmen) yang berlaku dan menjadi tonggak sistem hukum perburuhan yang berlaku.

Dalam prakteknya, pelaksanaan Paket 3 UU Perburuhan ini banyak sekali mengalami benturan. UU No. 21 tahun 2000 yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi buruh dan serikat buruh, ternyata hampir serupa dengan macan kertas. Konsep pemberian sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar kebebasan buruh untuk berserikat dan berorganisasi, sampai hari ini nyaris tak berbunyi dan sekedar menjadi pasal yang impoten. Machmud Permana, aktivis SP PT Bridgestone Indonesia yang di-PHK semena-mena karena melakukan aktivitas keserikatburuhan, sejak tahun 2002 berusaha untuk mengadukan kasus tentang pelanggaran hak berserikat. Sampai hari ini, tidak ada titik terang dari kepolisian-kejaksaan-Depnakertrans, sebagai pihak yang berwenang untuk memproses kasus pidana. Puluhan kasus sejenis berderet-deret di kantor-kantor kepolisian dan kejaksaan setempat tanpa ada titik terang kapan akan dibawa ke proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Analisa sementara yang muncul atas kondisi ini adalah (a) lemahnya political will Negara untuk menegakkan UU No. 21 tahun 2000 dan (b) bobroknya mekanisme law enforcement di negeri kita ini terlindas kekuatan politik uang. UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 secara formal menempatkan buruh pada posisi yang lemah: tidak ada job security (tidak ada kepastian keamanan kerja); legitimasi hukum bagi majikan/pemilik modal untuk tidak memberikan/menyediakan jaminan sosial bagi buruhnya; longgarnya prosedur PHK sehingga buruh semakin mudah untuk di-PHK (tidak perlu ada ijin dari lembaga tripartit, dirubahnya sifat perselisihan perburuhan, dari sifat publik menjadi urusan privaat/perdata semata); amat fleksibelnya sistem hubungan kerja; terlanggarnya hak-hak serikat buruh (hak untuk berunding, melakukan aktivitas serikat buruh di tempat kerja, hak untuk mogok). UU ini juga amat executive heavy; memberikan kebebasan besar kepada pemerintah eksekutif yang berkuasa untuk menterjemahkan pasal-pasal yang ada di dalamnya dalam bentuk keputusan-keputusan.

Contoh mutakhir dari ini adalah keputusan Menakertrans yang mengabaikan penghitungan upah minimum menurut KHL, seperti yang diamanatkan oleh UUK. Akibatnya, besaran upah minimum tahun 2005 dipatok berdasarkan interpretasi atas kebutuhan hidup minimum. Terhadap UU No. 13 tahun 2003 telah diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Permohonan ini diajukan oleh sekitar 20-an serikat buruh di tingkat nasional-regional untuk meminta pembatalan pemberlakuannya karena dianggap melanggar hak asasi buruh dan serikat buruh seperti yang dijaminkan oleh UUD 1945. Bulan Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pembatalan UU ini.[1]

Tahun 2006, isu menjadi hangat ketika pemerintah merencanakan untuk merevisi UU No. 13/2003 dengan alasan bahwa undang-undang tersebut memberatkan pihak pengusaha dan menghambat masuknya investor lokal dan asing, karena alasan tenaga kerja sebagai penyebab biaya tinggi dalam pemberian pesangan ketika PHK. Masalah ketenagakerjaan sebenarnya bukan penghambat utama masalah investasi dan biaya tinggi. Berdasarkan survei World Economic Forum (WEF), peraturan ketenagakerjaan (labor regulation) ditempatkan di urutan ketujuh. Dari survei WEF itu, faktor yang menjadi hambatan investasi adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumber daya manusia, dan instabilitas kebijakan. Dalam draf revisi, setidaknya ada dua pasal penting yang dapat menimbulkan kontroversi yang tajam. Dua ketentuan itu adalah pesangon dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Penolakkan dilakukan oleh serikat pekerja, karena revisi ini akan lebih merugikan pekerja atas nama perbaikkan investasi dan menghalalkan upah buruh rendah. Kondisi dan syarat-syarat pekerja semakin terpuruk. Protes yang terus menerus dilakukan serikat pekerja/buruh menolak rencana pemerintah untuk merevisi UU No. 13/2003.

Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah untuk sementara tidak akan membawa draft revisi ke DPR. Untuk sementara buruh/pekerja menang, dan kemenangan itu bukan karena kebaikan atau kemurahan hati Presiden tapi memang perjuangan keras para buruh/pekerja dan serikat pekerjanya. Buruh/pekerja dan serikat pekerjanya masih tetap harus berjuang dan memastikan bahwa perjuangan itu belum selesai karena mungkin pemerintah akan memiliki skenario lain. Yang menjadi pertanyaan saya adalah adakah hubungannya antara pekerja pemerintah/BUMN/D dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia? Kalau “diamati” bahwa peraturan itu seperti hanya milik pekerja swasta dan tidak akan berpengaruh bagi pekerja pemerintah/BUMN/D. Sepertinya kita selalu tenang-tenang saja ketika pemerintah mempersiapkan (memaksakan) undang-undang perburuhan baru! Seperti ketika serikat pekerja lain (sektor swasta) dengan gencarnya menolak rencana revisi tersebut, dimana kita? Apa posisi yang kita keluarkan? Pro atau kontra? Dukungan apa yang kita berikan!

_______________________________________________

Wassalamu’alaikum

Iklan

Tentang Triyanto Banyumasan

Mencoba Tersenyum di saat marah itu perlu
Pos ini dipublikasikan di Manajemen, sosial dan tag , , , , , . Tandai permalink.

5 Balasan ke #nasib_buruh Perjuangan tiada akhir

  1. at0zz berkata:

    hapus sitem kerja kontrak…….!!!

    hidup buruh………..
    *demo mode on

  2. tarzankecil berkata:

    Kenapa timnas sepakbola selalu kalah? karena yg dilawan semuuuanya majikan, salah siapa? presiden yg mengizinkan rakyatnya jadi babu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s