Terkait Pemukulan Lady Biker Go-jek, Ini Sikap ITW


Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak instansi pemerintah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, menertibkan dan menindak tegas setiap angkutan umum yang beroperasi secara ilegal. Selain melanggar hukum, juga potensi memicu terjadinya gangguan Kamtibmas.
ilustrasi, bukan ini yg dipukul

ilustrasi, bukan ini yg dipukul

Desakan itu disampaikan Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, untuk menyikapi maraknya aksi kekerasan terhadap pengendara Go-Jek. Seperti yang dialami wanita pengendara Go-Jek bernama Istiqomah di  depan kantor Imigrasi, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (26/7).

“ Pengendara Go-Jek itu adalah korban pemerintah. Jika terus dibiarkan, peristiwa seperti ini akan berkembang dan memicu gangguan Kamtimbmas yang lebih serius. Pemerintah jangan tutup mata terhadap kasus seperti yang dialami Istiqomah,” ujar Edison, Minggu (26/7).
Menurutnya,tindak kekerasan terhadap pengendara Go-Jek akibat ketidak mampuan pemerintah memenuhi kewajibannya untuk menyiapkan angkutan umum yang bisa menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Sehingga muncul angkutan umum dengan menggunakan sepeda motor yang biasa disebut ojek.
Sementara masyarakat yang setiap harinya terjerat dengan kemacetan, akhirnya memilih menggunakan angkutan ojek. Sehingga keberadaan ojek terus berkembang dan menjadi lapangan pekerjaan.
Anehnya, Edison melanjutkan, ada pejabat pemerintah yang mengaku merasa terbantu dengan keberadaan ojek. Sehingga membiarkan sesuatu yang ilegal menjadi legal dan kemudian menjadi sumber masalah yang sulit untuk di atasi.
“Membiarkan sesuatu yang ilegal menjadi tampak legal adalah kebiasaan buruk pemerintah. Seharusnya, apapun bentuknya jika tidak dilandasi dengan hukum, tindak dong,” kata Edison. Ironisnya,  kami  mendapat informasi ada oknum pemerintah yang memiliki usaha sampingan sebagai “juragan ojek” tambahnya.
Menurutnya,UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan barang.
Dikatakan dalam Pasal 140 UU No 22 tahun 2009 jelas disebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang terdiri atas : a, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan b, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Selain menggunakan kendaraan bermotor umum yang harus memenuhi standar pelayanan minimal, dan penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara/daerah dan badan hukum lain.
“Angkutan umum itu tidak bisa dilakukan oleh perorangan,” kata Edison.
Sedangkan sepeda motor digunakan hanya untuk angkutan orang, bukan angkutan umum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 137 ayat (1) angkutan orang dan barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Ayat (2) angkutan orang yang menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
“Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap semua praktik ilegal. Jangan membiarkan praktik ilegal dengan alasan apapun,” pungkasnya.
Semoga ada jalan terbaik bagi penyelesaian pertikaian Ojek dan Go-Jek, juga legalitas angkutan sepeda motor.(tri)
Iklan

Tentang Triyanto Banyumasan

Mencoba Tersenyum di saat marah itu perlu
Pos ini dipublikasikan di Sekitar Kita dan tag , , . Tandai permalink.

14 Balasan ke Terkait Pemukulan Lady Biker Go-jek, Ini Sikap ITW

  1. gawe dewe sing uaaapik ngono lo mas….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s