Angkutan Umum Belum Sepakat Turunkan Tarif

Hari Minggu kemarin, 25 Januari 2015, saya sekeluarga bepergian ke ibukota. Dari rumah di Bekasi menuju setasiun kereta, kami naik angkot yang lebih akrab disebut kwasi. Tarif yang dipatok saat harga premium Rp6500 perliter adalah 4000 untuk jalur dan jarak yang say tempuh. Sedang saat kenaikan premium menjadi 8000 per liter, tarif naik menjadi 5000 rupiah.

Nah sekarang dengan harga premium Rp6700 perliter, tarif kwasi masih belum pasti. Sopir masih ragu menurunkan tarif angkutannya. Tapi si supirpun tidak berani membantah saat ada penumpang yang ngotot bayar 4000 rupiah seperti tarif lampau, alasannya premium sebagai bahan bakar angkot sudah kembali normal, cuma selisih 200 rupiah. Pun saya, membayar dengan tarif lampau, sopir tidak protes.

Berbeda dengan tarif angkot mikrolet di stasiun Jakarta Kota. Jarak tempuh jalur Kota – Ancol pada era premium 6500 per liter adalah 3000 perak, ternyata kemarin masih dipatok sesuai kenaikan premium 8500 rupiah, yaitu 5000 rupiah. Saat saya bilang bahwa BBM sudah turun, sang sopir beralasan karena HARGA SUKU CADANG BELUM TURUN . Padahal dari Organda DKI, menurunkan tarif angkutan 500 perak tiap trayek. Jika dibanding tarif awal yang 3000 rupiah dan melonjak menjadi 5000 rupiah, terasa berlebihan, sedang di Bekasi cuma naik 1000 perak. Nampaknya kekhawatiran kenaikan harga BBM yang fluktuatif menjadi kehawatiran tersendiri.

Saat saya pulang, baik di Jakrta maupun Bekasi, kedua angkot mematok tarif sama, yaitu Rp5000. Jika dikalkulasi, kenaikan biaya transportasi jalur yang saya lalui, tiap harinya untuk pergi dan pulang berarti naik Rp6000. Cukup signifikan, apalagi tanpa kenaikan pendapatan. Masih beruntung tarif KRL atau Commuterline tidak ikut naik, makanya banyak pekerja yang memabwa sepeda motor dan memarkir di setasiun. Tarif parkir sehari cuma Rp5000. Setengah harga angkot, dan tidak khawatir pulang terlambat karena ga ada angkot. Lantas bagaiman kedepannya, jika harga BBM fluktuatif, sekarang saja tarif yang dipatok Organda DKI tidak ditaati. Jangan sampai angkutan umum seenaknya mengambil kebijakan tarif angkutannya.(tri)